This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Jumat, 29 April 2011

Tanah Kebumen Milik Negara, Bukan TNI

Jumat, 29 April 2011 | 12:09 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Hasil kajian bersama antara masyarakat Setrojenar Kebumen, LBH Semarang, dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah menyimpulkan, akar bentrok TNI-Sipil di Kebumen adalah sengketa agraria.
Dalam sengketa agraria tersebut, TNI mengklaim akan memanfaatkan asetnya untuk kepentingan TNI. Sebaliknya, masyarakat juga mengaku memiliki tanah tersebut karena memegang bukti berupa Letter C dan Letter D serta sertifikat hak milik.
Menurut Andi Yuwono dari LBH Semarang, para petani dari Setrojenar tersebut memiliki bukti kepemilikan yang sah. "Bahkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Doddy Imron Cholid menyatakan, di luar tanah yang menjadi hak masyarakat adalah tanah negara, bukan tanah TNI," kata Andi di kantornya, Semarang, Jumat (29/4/2011).
Namun karena forum kajian tersebut hanya menampung keluhan masyarakat, Senin (2/5/2011) mendatang mereka diminta kembali ke BPN dengan membawa bukti lengkap. "Kemarin bukti-bukti yang dibawa masyarakat memang belum lengkap. Yang pasti Senin kami akan membawa sejumlah bukti baru yang lebih lengkap," kata Andi.
Editor: Glori K. Wadrianto

http://regional.kompas.com/read/2011/04/29/12093456/tanah.kebumen.milik.negara.bukan.tni?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd

Kamis, 28 April 2011

Masih Diteror TNI, Warga Urutsewu Kebumen Mengadu ke LBH Semarang

Kamis 28 Apr 2011, 18:30 WIB

Jakarta - Setelah bentrok dengan TNI pada pertengahan April lalu, warga Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah masih merasa diteror. Mereka kemudian mengadukan hal itu ke LBH Semarang.

\\\"Nyaris tak ada yang melindungi kami. Karena itu, kami meminta dukungan, salah satunya ke sini,\\\" ujar warga Setrojenar, Kebumen, Paryono di Kantor LBH Semarang, Jl. Parang Kembang, Semarang, Kamis (28\/4\/2011).

Paryono datang bersama sejumlah warga. Mereka mengaku telah bertemu dengan berbagai pihak, mulai dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) di Jakarta, Komnas HAM, dan lain-lain. Namun, sejauh ini belum ada tindak lanjut terhadap permasalahan yang ada.

\\\"Baik persoalan bentrok itu maupun sengketa lahan, semua masih mengambang,\\\" imbuhnya.

Sementara itu warga lain yang bernama Seniman mengaku saat ini warga masih terus diperiksa. Sementara, pihak TNI yang terlibat belum tersentuh.

\\\"Belum sekali pun kami dimediasi untuk bertemu dengan TNI membahas masalah lahan. Padahal itu penting karena pokok persoalannya ada disana,\\\" kata Seniman.

Staf Operasional LBH Semarang, Erwin Dwi Kristianto mengatakan berbagai pihak memang cenderung mendukung TNI. Namun, ia yakin warga Kebumen berada di pihak yang benar. \\\"Kalau pada saat bentrok itu, warga mengancam keselamatan TNI, seharusnya polisi yang menangani. Bukan langsung tembak begitu saja,\\\" ujar Erwin.

Warga juga punya bukti kuat atas kepemilikan lahan tersebut. Oleh karenanya, LBH Semarang berharap semua pihak memandang persoalan sengketa lahan itu bukan dari satu sisi, yakni pentingnya latihan militer. Tapi juga legalitas dan faktor sosial.

Sebelum berkunjung ke LBH, warga bertemu dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jateng. Namun hasilnya tidak cukup menggembirakan. BPN mengakui peminjaman lahan dilakukan oleh TNI untuk latihan militer di Kawasan Urutsewu. Tapi mereka tidak berani memutuskan siapa yang berhak atas lahan tersebut.

Selain LBH, pertemuan itu juga dihadiri perwakilan KPA, Zaenal Mutaqin. Warga menunjukkan surat kepemilikan tanah beserta sebendel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka berharap TNI mundur dari Urutsewu agar konflik tidak terus terjadi.

(try/feb)
http://news.detik.com/berita/1628078/masih-diteror-tni-warga-urutsewu-kebumen-mengadu-ke-lbh-semarang

Rabu, 27 April 2011

13 Luka Berat, 4 Petani Tertembak

Rabu, 27 April 2011 | 10:11 WIB
Kebumen, Kompas - Situasi terakhir Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pascabentrok antara petani dan aparat TNI Angkatan Darat, Sabtu (16/4) malam, masih mencekam. Petani menuntut TNI bertanggung jawab terhadap aksi penembakan dan penganiayaan yang menyebabkan 4 petani tertembak dan sekitar 13 petani lain luka berat.
Dari pemantauan Kompas di RSUD Kebumen pukul 21.00 semalam, tercatat sembilan petani
masih dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat. Empat korban menderita luka tembak. Korban lain dirawat di RS PKU Muhammadiyah Serueng dan RS PKU Petanahan.
Kendati tak tertembak, kondisi sebagian korban di RSUD Kebumen umumnya cedera serius. Dua orang patah kaki akibat kena popor senjata laras panjang. Salah satu korban, Mustofa (65), terluka paling parah karena gegar otak ringan serta lebam akibat pukulan di dada, punggung, dan tengkuk. Mustofa terus-menerus muntah darah.
Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Letkol Inf Zainal M, Sabtu malam, mengemukakan, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Langgeng Sulistiyono menyesalkan bentrokan itu.
Bentrokan seharusnya tak terjadi karena rencana latihan militer dan uji senjata berat di lokasi tersebut telah dibatalkan dan dialihkan ke Lumajang. ”Karena ini tidak disangka-sangka terjadi. Yang mau latihan sudah bergeser, anggota yang tinggal di sanahanya anggota yang menjaga Kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD,” kata Zainal.
”Dari informasi, warga merangsek sampai masuk ke pagar kantor yang dijaga anggota TNI. Warga berusaha masuk dan merusak instalasi telepon di Kantor Dislitbang, kebetulan di sana ada gudang penyimpanan sementara amunisi. Karena khawatir membahayakan, anggota yang berjaga berusaha mempertahankan diri,” kata Zainal.
Menurut sejumlah petani, bentrok terjadi saat puluhan petani, pukul 10.00, pulang dari berziarah di makam lima orang yang meninggal pada 1997 akibat terkena mortir aktif milik TNI AD di areal pertanian Desa Setrojenar.
Sesampainya di dekat Kantor Dislitbang TNI AD di Pantai Bocor, para petani membetulkan ”blokade” palang kayu yang dipasang warga sejak 12 April 2011. Pemblokiran jalan menuju Kantor Dislitbang TNI AD dilakukan karena warga bersikeras menolak latihan perang dan uji senjata berat di kawasan Urut Sewu. Sengketa lahan antara TNI dan petani terjadi sejak 2004.
Tentara mendatangi warga yang berjaga di titik blokade dan bermaksud membubarkannya. Namun, warga menolak pergi.
Pukul 13.30, menurut petani, sekitar 100 tentara keluar dari Kantor Dislitbang TNI AD yang hanya berjarak 10 meter dari lokasi kejadian. Tentara langsung menyerbu warga. ”Mereka langsung memukuli kami dengan popor senjata,” ujar Wahyudi, salah seorang korban.
Petani yang ketakutan lari ke perkampungan. Saat itulah, tentara menembaki petani dengan senapan. Beberapa petani langsung berjatuhan. Selanjutnya hingga pukul 17.00, tentara melakukan sweeping ke perkampungan, mencari tokoh-tokoh penentang pemanfaatan kawasan Urut Sewu untuk lahan latihan perang TNI.
Diperoleh informasi, semalam jajaran musyawarah pimpinan daerah Kebumen langsung membahas insiden bentrokan tersebut bersama Panglima Kodam IV Diponegoro, kepala polres, dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. (GRE/SON)
http://regional.kompas.com/read/2011/04/17/03162444/13.luka.berat.4.petani.tertembak?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd

Kebijakan Pemkab Kebumen Latar Belakangi Bentrokan

Rabu, 27 April 2011 | 10:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dinilai turut menjadi pemicu memanasnya situasi di Kawasan Urut Sewu, Setrojenar, Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah.
Situasi masyarakat yang memanas tersebut kemudian melatarbelakangi bentrok antarwarga dan TNI Angkatan Darat di Urut Sewu yang terjadi pada 16 April silam.
"Selain terkait problem sengketa hak antara warga dengan TNI, meletupnya konflik di Urut Sewu tidak lepas dari proyek pembangunan yang giat dijalankan pemerintah," ujar peneliti hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (26/4/2011) kemarin.
Wahyudi mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi fakta yang dilakukan ELSAM, kebijakan Pemkab Kebumen yang mendapat penolakan masyarakat adalah yang terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk 2007-2027 serta yang terkait dengan persetujuan Pemkab atas rencana penambangan pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang Jakarta di kawasan Urut Sewu.
Menurutnya, warga menolak RTRW Pemkab Kebumen yang menyetujui perluasan kawasan latihan militer TNI. Luas kawasan latihan militer yang semula hanya 500 meter dari bibir pantai ditambah menjadi 1000 meter.
Padahal menurut warga, sesuai dengan pemetaan tanah yang dilakukan petugas agraria Hindia Belanda (Ndoro Klangsir), batas tanah milik negara tidak melebihi 250 meter dari air laut pantai Urut Sewu. "Jadi berkisar 200 hingga 220 meter saja," kata Wahyudi.
Warga menilai, TNI dan Pengkab Kebumen mengklaim wilayah tanah negara itu secara sepihak. "Kontan mengundang reaksi masyarakat, rakyat menggelar aksi dan audiensi dengan pemda," lanjutnya.
Belum selesai sengketa tanah dengan TNI, kata Wahyudi, warga kembali terancam kehilangan tanah pertaniannya akibat rencana penambangan pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang di Urut Sewu yang disetujui melalui surat Pemkab Kebumen Nomor 660.1/28/2010.
"Paling tidak sebanyak lima desa terancam kehilangan tanah pertaniannya," katanya.
Tanah-tanah yang terancam hilang tersebut berada di Kecamatan Mirit yaitu kawasan Tlogopagoto, Tlogi Depok, Winomartan, Mirit, dan Mirit Petikusan. Akibatnya, para petani di tiga kecamatan yakni Mirit, Ambal, dan Buluspesantren, termasuk petani Setrojenar menggelar aksi penolakan rencana tersebut secara besar-besaran pada 23 Maret. "Semenjak aksi besar ini suasana di Urut Sewu memanas," ungkap Wahyudi.
Selain dua kebijakan Pemkab Kebumen tersebut, lanjutnya, situasi masyarakat yang memanas disebabkan proyek pembangunan Jalan Lintas Selatan Selatan (JLSS). Proyek tersebut mengharuskan pembebasan lahan penduduk seluas 55,87 kilometer yang tersebar di 30 desa di delapan kecamatan di Kebumen.
"Kebijakan ini menyebabkan hilangnya tanah aset para petani. Petani di Urut Sewu kemudian menyatukan diri menjadi Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) pada September 2005," ujar Wahyudi.
Ditengarai, lanjutnya, TNI secara sembunyi-sembunyi mencoba mengambil untung dalam proyek pembangunan JLSS itu. Panglima Kodam IV, kata Wahyudi mengajukan permohonan ganti rugi tanah TNI yang terkena proyek jalan. Pihak TNI mengklaim bawah tanah yang sepatutnya mendapat ganti rugi seluas 317, 48 hektar.
"Padahal luasa ini tidak sesuai dengan surat bupati Kebumen yang mengatakan bahwa luas kawasan latihan militer TNI hanya 500 meter ke utara dari tepi air laut," tandasnya. 
Editor: Glori K. Wadrianto

http://regional.kompas.com/read/2011/04/27/10112424/kebijakan.pemkab.kebumen.latar.belakangi.bentrokan?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd

Bentrok Kebumen, 12 Motor Warga Rusak

Rabu, 27 April 2011 | 09:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain mengakibatkan 14 warga dilarikan ke rumah sakit, bentrok antar warga dan TNI Angkatan Darat di kawasan Urut Sewu, Setrojenar, Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah pada 16 April mengakibatkan kerugian materil warga. Sebanyak 12 unit sepeda motor warga rusak dalam bentrokan itu.
Hal tersebut berdasarkan hasil verifikasi fakta lapangan yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute Studi untuk Penguatan Masyarakat (INDIPT) Kebumen, serta Generasi Muda NU Kebumen dan disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (26/4/2011). "Sebagian besar tanki motor rusak parah, berlobang karena dicacah, blok mesin juga pecah, bantalan busa juga dicacah dan dirobek benda tajam, badan motor sebagian besar hancur," ujar Peneliti Hukum dan HAM ELSAM, Wahyudi Djafar. Kerugian akibat pengrusakan tersebut, katanya, ditaksir mencapai Rp 60 juta.
Menurut Wahyudi, selain merusak motor, penyerang juga merusak rumah seorang penduduk dengan mendobrak pintu saat melakukan penyisiran ke rumah-rumah penduduk. Hingga kini, lanjutnya, rumah penduduk yang rusak tersebut belum diperbaiki. "Mereka juga memuntahkan tembakan ke dalam rumah. Mereka mencari Seninam (Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan)," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum ELSAM, Andi Muttaqien menyampaikan, sejumlah warga yang motornya dirusak mengadukan perihal pengrusakan tersebut ke Polres Kebumen kemarin. "14 orang yang dirawat di rumah sakit juga buat laporan, mengadukan penganiayaan," katanya.
Seperti diberitakan, bentrok antar warga dan TNI terjadi di Urut Sewu yang menjadi kawasan latihan militer TNI. Terdapat markas Dislitbang TNI Angkatan Darat di sana. Menurut ELSAM, bentrokan dipicu surat pemberitahuan TNI tentang rencana latihan militer yang akan dilakukan Batalyon Infanteri 403/Wirasadapratista, Kentungan Yogyakarta di Urut Sewu.
Padahal menurut perjanjian yang disepakati warga, TNI, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen, TNI tidak akan melakukan uji coba senjata di kawasan tersebut. Sehingga rencana uji coba senjata mendapat penolakan.
Warga kemudian membuat blokade di enam titik yang menuju tempat latihan militer. Mengetahui adanya blokade yang dirusak pasukan TNI, warga, kata Wahyudi menghancurkan gapura, menara pantau, dan gudang peluru. Akibatnya, bentrokan tidak dapat dihindari.
Menurut Wahyudi, berdasarkan penuturan warga, TNI mengeluarkan tembakan, menyerang warga yang tengah duduk-duduk di rumah dan warung serta tepi jalan. Pasukan TNI juga mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan penyisiran ke pemukiman pada sore harinya. "Akibat penyerangan dan penyisiran itu warga trauma berat, laki-laki tidak berada di rumah malam hari, anak-anak ketakutan melihat TNI," kata Wahyudi.
Akibat bentrokan tersebut, tujuh orang warga Setrojenar diproses pidana. "Empat orang tersangka perusakan, dua pemukulan, dan satu penghinaan," kata Andi. Sementara pihak TNI yang diduga terlibat, bebas dari proses setelah Polisi Militer Kodam IV Diponegoro menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan TNI.
Editor: A. Wisnubrata

http://regional.kompas.com/read/2011/04/27/09404927/bentrok.kebumen.12.motor.warga.rusak?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd

Kesalahan Insiden Kebumen versi eLSAM

Rabu, 27 April 2011 | 07:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak tiga lembaga merilis hasil penelitiannya, Selasa (26/4/2011) di Jakarta, soal insiden antara kaum tani dan serdadu di Kebumen, Jawa Tengah.
Ketiganya adalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (eLSAM), Institut Studi untuk Penguatan Masyarakat (INDIPT) Kebumen, dan Generasi Muda NU Kebumen.
Jika mengikuti kronologi ketiga LSM itu, akan jelas pihak mana yang membuat kesahalan sehingga terjadi insiden penyerangan terhadap warga sipil.
Disebutkan, bentrok terjadi setelah TNI Angkatan Darat mengirimkan surat pemberitahuan kepada warga tentang rencana uji coba senjata di kawasan Urut Sewu, Setrojenar, Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah, pada 11 April.
Menanggapi surat tersebut, warga Urut Sewu kemudian memblokade akses jalan menuju tempat uji coba senjata di sekitar Distilbang TNI. Blokade itu berujung bentrokan warga dengan TNI pada 16 April dan mengakibatkan 14 orang warga dilarikan ke rumah sakit.
Selama seminggu setelah kejadian itu, ketiga LSM tersebut mengumpulkan fakta berdasarkan keterangan warga. "Pemblokiran akses jalan secara spontan dilakukan di enam titik. Sejumlah pohon dirintangkan sebagai blokade, kemudian warga menjaga titik blokade," ujar peneliti hukum dan HAM di eLSAM, Wahyudi Djafar.
Menurut Wahyudi, sebelumnya situasi masyarakat di Urut Sewu memang memanas karena adanya sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang tidak disetujui warga.
Masyarakat Urut Sewo menolak rencana memperluas kawasan latihan militer TNI di Urut Sewu dan menyetujui pembangunan biji besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang di Urut Sewu.
Selain itu, mereka juga menolak rencana pembangunan jalan lintas selatan yang mengakibatkan 55,87 kilometer lahan warga di Kebumen terancam digusur.
Kondisi tersebut diperburuk dengan pihak TNI yang nekat uji coba senjata di Urut Sewu. Padahal, kata Wahyudi, menurut kesepakatan yang dibuat TNI, warga, dan perwakilan Pemkab Kebumen pada 14 Mei 2009, TNI AD sepakat tidak lagi melakukan aktivitas latihan uji coba senjata di Urut Sewu hingga status tanah di wilayah latihan TNI itu jelas.
"Status tanah diperjelas apakah tanah itu milik TNI atau milik warga," kata Wahyudi. Ia melanjutkan, warga menginginkan sengketa tanah antara TNI dan warga di kawasan latihan militer TNI Urut Sewu diselesaikan terlebih dahulu.
Warga, kata Wahyudi, menginginkan adanya ganti rugi yang sesuai jika memang TNI akan mengambil alih tanah kawasan latihan militer Urut Sewu yang diklaim milik warga itu. "Kalau mau diambil alih, harus ada peralihan hak yang sesuai," katanya.
Terkait kronologi kejadian, seusai memblokade jalan, pada 16 April warga marah ketika mengetahui bahwa sebagian blokade yang dibuatnya dirusak pasukan TNI. Kemudian, kata Wahyudi, warga merusak gapura lapangan uji coba senjata, gudang peluru, dan menara pantai yang terletak di sekitar tempat latihan.
"Sedikitnya 30 pasukan TNI datang dalam posisi berbaris dan siap tembak ke arah warga," ungkapnya. Selain itu, sekitar 30 pasukan TNI juga keluar dari markas Dislitbang dengan posisi siap tembak, berjaga di depan markas Dislitbang.
"Lalu, terdengar tembakan dari pasukan TNI tersebut, kemudian menyerang warga yang tengah duduk-duduk dan berada di tepi jalan menuju Dislitbang," tutur Wahyudi.
Pasukan TNI tersebut, katanya, juga mengeluarkan kata-kata kasar dan menangkap tiga orang warga. Selain itu, pasukan merusak rumah warga dan memuntahkan tembakan ke rumah tersebut.
Saat menjelang magrib, kata Wahyudi, TNI melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga dan menangkap empat warga Setrojenar yang dituduh melakukan perusakan. "Akibat penyerangan dan penyisiran itu warga trauma berat, laki-laki tidak berada di rumah malam hari, anak-anak ketakutan melihat TNI," tuturnya.
Editor: yuli

http://regional.kompas.com/read/2011/04/27/0740544/kesalahan.insiden.kebumen.versi.elsam?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd

Selasa, 26 April 2011

DPR: TNI Jangan Latihan di Tempat Padat

Selasa, 26 April 2011 | 22:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — TNI diminta untuk tidak menggelar latihan-latihan militer di daerah yang padat penduduk pascabentrokan anggota TNI dengan warga Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 16 April lalu. Anggota Komisi I DPR RI, Effendy Choirie, mengusulkan agar TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tempat-tempat latihan yang selama ini digunakan dan melakukan segera relokasi bila diperlukan.
Evaluasi menyeluruh ini, lanjut Choirie, harus dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk di sekitar wilayah tersebut. Jika daerahnya padat penduduk, maka TNI perlu memindahkan tempat latihan.
"Sekarang tempat latihan kenapa di Jawa yang padat penduduknya. Tempat latihan ada di mana-mana, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seharusnya kan tempat latihan dekat dengan musuh dan jauh dari penduduk," katanya dalam rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Gedung DPR RI, Selasa (26/4/2011).
Choirie mencatat bahwa rata-rata lokasi latihan TNI selama ini dekat dengan permukiman penduduk. Oleh karena itu, politisi PKB yang proses "recall-nya" sedang tertunda ini menegaskan bahwa ke depan, TNI harus mencari tempat yang memang sesuai sehingga tidak berpeluang besar melukai warga sekitar.
Bentrokan antara sekitar seratus warga dan anggota TNI pecah di Desa Setrojenar, Kebumen, Jawa Tengah, pada 16 April lalu. Bentrokan ini pecah akibat sengketa tanah antara warga dan TNI. Warga tak setuju jika lahan yang dekat dengan permukiman warga dan selama ini dipakai untuk mencari nafkah itu dipakai untuk lokasi latihan militer. Sementara itu, TNI berkeras menggunakannya karena merasa lahan tersebut adalah miliknya.
Editor: I Made Asdhiana

http://regional.kompas.com/read/2011/04/26/22450434/dpr.tni.jangan.latihan.di.tempat.padat?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd

Anak-anak di Setrojenar Trauma

Selasa, 26 April 2011 | 22:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Bentrokan antara warga dan TNI yang terjadi di Desa Setrojenar, Bulus Pesantrean, Kebumen, Jawa Tengah, pada 16 April, meninggalkan trauma bagi warga Setrojenar, terutama anak-anak. Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyudi Djafar, mengatakan bahwa anak-anak di Setrojenar tampak ketakutan setiap kali melihat tentara melintas.
"Ini dituturkan warga. Makanya kami meminta permohonan bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," kata Wahyudi dalam jumpa pers di kantor Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Jakarta, Selasa (26/4/2011).
ELSAM bersama Institute Studi untuk Penguatan Masyarakat (INDIPT) Kebumen dan Generasi Muda NU Kebumen melakukan verifikasi fakta terkait bentrokan di Kebumen. Dari hasil verifikasi fakta di lapangan, ELSAM dan dua LSM lainnya itu menemukan bahwa sebagian besar warga Setrojenar pascabentrokan menjadi takut keluar rumah pada malam hari.
"Aktivitas ibadah di malam hari seperti di mushala belum berlangsung sebagaimana mestinya," ungkap Wahyudi.
Selain itu, lanjutnya, warga yang menjadi korban bentrokan tidak berani pulang ke rumahnya di Desa Setrojenar setelah dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit yang merawat mereka. "Mereka memilih pulang ke rumah saudaranya, ke tempat lain, karena takut," kata Wahyudi.
Ia juga menuturkan bahwa hingga kini pihak kepolisian masih berjaga di sekitar Setrojenar. Sementara itu, pihak TNI terkonsentrasi di Markas Dislitbang yang letaknya dekat dengan wilayah perumahan warga.
Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi bentrokan antara TNI AD dan warga Setrojenar. Sebanyak 13 warga luka berat dan 4 petani luka tembak peluru karet sehingga dilarikan ke rumah sakit. Kini, sebagian warga yang dirawat sudah diperbolehkan pulang. Adapun sebanyak dua warga yang terluka tembak masih menjalani perawatan.
Editor: I Made Asdhiana

http://regional.kompas.com/read/2011/04/26/22265097/anak-anak.di.setrojenar.trauma?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd

LPSK Didesak Lindungi Korban Kekerasan TNI di Kebumen

Selasa 26 Apr 2011, 15:49 WIB

Jakarta - Warga masih trauma menyusul bentrok TNI dan petani Urutsewu di Kebumen. 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada para korban kekerasan TNI.

\\\"Kami sudah mendorong LPSK untuk mengambil tindakan melindungi korban tanpa menunggu instansi yang lain. Kami juga akan datang ke Puspom TNI,\\\" kata Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati D Saptaningrum.

Hal ini disampaikan Indriaswati dalam jumpa pers di kantor Elsam, Jalan Siaga II, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (26\/4\/2011).
 
Indriaswati juga meminta Presiden SBY bersikap proaktif atas kasus tersebut. \\\"Kami juga akan membawa ini ke Komisi I DPR,\\\" ujarnya.

Dikatakan dia, proses verifikasi lapangan yang dilakukan Elsam bersama INDIPT Kebumen dan Generasi Muda NU Kebumen membuktikan telah terjadi penggunaan kekuasaan yang berlebihan dari perangkat opresif negara. 

TNI dinilai telah berbuat di luar kewenangan. \\\"Tidak ada alasan hukum apapun yang membenarkan aparat opresif negara untuk melakukan tindakan sepihak atas dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh warga sipil,\\\" ujarnya.

Peneliti hukum dan HAM Elsam, Wahyudi Djafar, berpendapat fakta yang terjadi di Kebumen lebih cocok disebut penyerangan, bukan bentrokan.

\\\"Yang menjadi masalah adalah TNI seperti ingin mengakuisisi tanah yang dimiliki warga dan warga masih membayar pajak atas tanah itu untuk dijadikan daerah pertahanan dan keamanan. Ini semakin memanaskan wilayah tersebut,\\\" kata Wahyudi.

\\\"Yang terjadi adalah warga yang berjumlah 50 orang berhadapan dengan TNI yang datang dalam beberapa kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 30 orang,\\\" lanjutnya.

Menurut dia, warga masih trauma dan ketakutan. Warga tidak berani pulang ke rumah dan anak-anak kecil juga takut apabila melihat seragam loreng.
\\\"Kegiatan ibadah pada malam hari juga belum berlangsung seperti biasa,\\\" kata Wahyudi.

(aan/nrl)

http://news.detik.com/berita/1625997/lpsk-didesak-lindungi-korban-kekerasan-tni-di-kebumen

Sorak Solo Kecam Kekerasan TNI di Kebumen

Selasa 26 Apr 2011, 12:11 WIB

Solo - Belasan orang dari Solidaritas Rakyat Anti-Kekerasan (Sorak) mengecam tindak kekerasan yang terjadi dalam bentrok TNI dan petani Urutsewu, Kebumen. Sorak mendesak TNI mengembalikan lahan milik petani dan TNI ditarik dari daerah yang dipersengketakan tersebut.

Sorak menggelar aksinya di Bundaran Gladag, Solo, (26\/4\/2011) siang. Dalam aksi tersebut, mereka membawa sejumlah poster kecaman terhadap TNI serta tuntutan agar para petani yang ditahan polisi terkait peristiwa Kebumen segera dibebaskan.

Mereka menilai tanah yang dipersengketakan secara hukum adalah milik warga dengan bukti sertifikat yang sah. Warga dinilai wajar jika marah karena lahan itu dipakai untuk latihan TNI dan dibangun berbagai fasilitas penunjangnya, semisal menara tiga lantai di tanah tersebut.

Apalagi keberadaan tempat latihan di tempat tersebut dianggap cukup meresahkan oleh Sorak. Menurut Sorak, lima anak pernah tewas terkena mortir yang meledak.

Karena itulah Sorak menolak latihan TNI di kawasan Urutsewu. Selain itu, Sorak juga mendesak agar TNI segera ditarik dari daerah yang dipersengketakan dengan warga tersebut, dan lahan itu dikembalikan kepada pemiliknya. Sorak juga meminta segala bentuk intimidasi terhadap warga dihentikan.

Sebelumnya, bentrokan terjadi antara oknum TNI AD dengan warga Desa Setro Jenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (16\/4) lalu. Akibatnya, 13 orang menjadi korban bentrokan dan harus menjalani perawatan dan pemulihan. Dari 13 korban itu, empat warga mengalami luka tembak, lima mengalami luka tusuk dan empat lainnya mengalami pemukulan.

Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul melalui siaran pers yang diterima detikcom, Minggu (17\/4), menuturkan, lahan yang digunakan Dislitbangad sebagai obyek sengketa, telah dikelola TNI AD sejak zaman peninggalan Belanda. Bahkan sejak 1949 lahan tersebut sudah dijadikan lokasi latihan menembak.
(mbr/fay)

http://news.detik.com/berita/1625721/sorak-solo-kecam-kekerasan-tni-di-kebumen

Senin, 25 April 2011

Warga Setrojenar Siap ke Pengadilan

Senin, 25 April 2011 | 04:08 WIB

KEBUMEN, KOMPAS - Tim kuasa hukum petani Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, siap menyelesaikan sengketa tanah kawasan Urut Sewu melalui mekanisme peradilan. Mereka bersedia menghadirkan bukti-bukti berupa sertifikat kepemilikan tanah dan ”letter C” yang dimiliki warga.
Ketua Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen Teguh Purnomo, Minggu (24/4), mengatakan, saat ini pihaknya mengantongi sejumlah bukti penting yang memperkuat hak-hak warga atas tanah sengketa itu. ”Jika TNI mau membawa kasus ini ke meja hijau, kami siap menghadapi. Bagaimanapun, sebaiknya ada penyelesaian hukum permanen terkait konflik tanah ini,” ujarnya.
Salah satu bukti otentik yang dimiliki tim kuasa hukum petani yakni kepemilikan sertifikat warga Setrojenar atas nama Mihat untuk tanah seluas 2,3 hektar di dekat Pantai Bocor.
Seperti diberitakan, bentrok warga dengan tentara di Urut Sewu, Kebumen, Sabtu (16/4) lalu, membuat empat petani tertembak dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo, dalam kunjungannya ke Setrojenar akhir pekan lalu, menyatakan, Dewan dipastikan menggelar rapat pertengahan Mei nanti, dan memanggil pihak-pihak yang terlibat konflik sengketa tanah di Urut Sewu, Kebumen. ”Kami akan memanggil Panglima TNI, Kepala Staf AD, Menteri Pertahanan, Badan Pertanahan Nasional, dan warga untuk menyelesaikan kasus ini.”
Di Semarang, Wakil Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Letnan Kolonel Inf Zaenal M menegaskan, TNI sudah final soal pemeriksaan terhadap anggota TNI AD yang terlibat bentrok dengan petani. Dalam pemeriksaan yang dilakukan Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro, anggota TNI AD yang bertugas saat bentrok melakukan tindakan sesuai prosedur.
Bentrokan Sei Sodong
Konflik lahan yang berujung pada tindak kekerasan antara masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan meluas. Hal ini terjadi karena kewenangan perusahaan perkebunan dinilai terlalu kuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan itu terkait bentrokan di Sei Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (21/4). Dalam bentrokan itu, tujuh orang meninggal dunia.
Menurut catatan SPI, setidaknya terdapat 80 tindak kekerasan yang berakar pada sengketa lahan pertanian. Paling banyak terjadi di Sumatera dan Kalimantan.
Kondisi di Sei Sodong hingga Minggu petang masih mencekam. Warga desa di pinggir Sungai Sodong tak berani keluar desa melalui jalan darat. Warga masih melakukan penjagaan dan waspada terhadap orang asing yang masuk desa.
Bentrokan berakar pada sengketa lahan kebun sawit seluas 543 hektar antara warga dan PT Sumber Wangi Alam (SWA). Warga menganggap PT SWA telah ingkar janji dengan tidak memberikan lahan plasma kelapa sawit. Akibatnya, warga dan PT SWA saling klaim kepemilikan lahan itu. (GRE/SON/IRE)

http://regional.kompas.com/read/2011/04/25/04082256/warga.setrojenar.siap.ke.pengadilan.?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd

Rabu, 20 April 2011

Bibit Waluyo: TNI Kok Dilawan

Rabu, 20 April 2011 | 20:13 WIB

MAGELANG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan, konflik antara TNI dan masyarakat di Kebumen, Jawa Tengah, dipicu oleh ulah oknum provokator tertentu. Menurut Bibit, kondisi diperparah oleh pola perilaku masyarakat saat ini yang cenderung mudah tersulut emosi dan mudah marah.
Bibit menilai keliru sikap warga yang menghadapi TNI. "TNI kok dilawan. Kalau tetap nekat, ya, begini jadinya," kata Bibit, seusai upacara hari ulang tahun ke-49 Perlindungan Masyarakat di Lapangan Resimen Induk Kodam IV/Diponegoro, Kota Magelang, Rabu (20/4/2011).
Oknum yang menjadi provokator tersebut, menurut Bibit, hanya memancing bentrok demi kepentingannya sendiri. Setelah kerusuhan terjadi, oknum tersebut lari begitu saja tanpa bertanggung jawab.
"Perilaku mudah terprovokasi ini adalah perilaku sangat buruk. Selain menimbulkan korban dari lingkungan sendiri, konflik yang ditimbulkan juga menghambat kemajuan pembangunan," katanya.
Editor: Nasru Alam Aziz

http://regional.kompas.com/read/2011/04/20/20134868/bibit.waluyo.tni.kok.dilawan?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd

Rabu, 13 April 2011

Sengketa Tanah Urut Sewu Diselesaikan Permanen

13 April 2011 | Berita Utama
 
KEBUMEN- Sengketa kepemilikan tanah di pesisir selatan Kebumen antara TNI dengan masyarakat setempat akan diselesaikan secara permanen.

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Langgeng Sulistyono menegaskan hal itu, kemarin. Tujuannya adalah agar di kemudian hari tidak muncul masalah lagi.

“Dalam waktu seminggu ke depan, diharapkan TNI dan warga dapat duduk semeja dengan membawa bukti-bukti kepemilikan tanah,” ujar Langgeng Sulistyono dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat Urut Sewu di Ruang Jatijajar, Kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati, Senin (11/4) malam.

Hadir dalam pertemuan itu Kapolda Jateng Irjen Pol Edward Aritonang, Bupati Kebumen Buyar Winarso dan forum pimpinan daerah Kebumen. Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan warga, antara lain Ketua FPPKS Seniman, Aris Panji, Kades Brecong Suradi, Ketua KNPI Ma’rifun Arif, Kyai Imam Zuhdi, dan Afifudin. 

Terkait aspirasi masyarakat agar lapangan tembak di Buluspesantren dijadikan lokasi pariwisata dan agrobisnis serta TNI tidak lagi mengadakan latihan di lokasi tersebut, Pangdam menegaskan bahwa hal itu bukan menjadi kewenangannya untuk menjawab. 

Bukan Musuh

Pangdam menegaskan, TNI bukan musuh rakyat. Latihan dimaksudkan untuk melatih keterampilan tentara guna menghadapi ancaman dari negara lain. Latihan tersebut hanya akan dilaksanakan sehari untuk menentukan senjata tersebut perlu dibeli atau tidak.

“Warga kami harapkan dapat memahami,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang memberi arahan agar latihan TNI tetap bisa dilaksanakan. Jika ada sengketa tanah lokasi lapangan tembak, agar segera diselesaikan sesuai ketentuan.
Bupati Kebumen Buyar Winarso mengatakan, pihaknya membentuk tim koordinasi untuk turut membantu memfasilitasi penyelesaian secara permanen terhadap kasus di Urut Sewu. 

Terpisah, warga Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, tetap bersiap menghadapi kemungkinan wilayahnya digunakan sebagai arena uji coba senjata oleh TNI.

Belasan warga masih berkumpul di rumah warga yang bersebelahan dengan kantor Dislitbang TNI AD, Selasa (12/4). Di dalam kantor, sejumlah aparat TNI bersenjata lengkap berjaga-jaga.  Kendati gejolak warga sudah mereda, jalan menuju Pantai Setrojenar masih diblokade dengan pohon kelapa gelondongan. (J19,K5-43) 

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/04/13/143258/Sengketa-Tanah-Urut-Sewu-Diselesaik